Pemerintahan

~~ PENGUMUMAN ~~

BAGI SKPD YANG BELUM MELENGKAPI PROFILE DI WEBSITE DIMOHON UNTUK SEGERA MELENGKAPINYA.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI ADMINISTRATOR WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BIDANG KOMINFO). 



Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya Peningkatan Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi dan Kemitraan Usaha, melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Tahun 2013.

Formulasi Visi tersebut diharapkan mampu menjangkau makna terciptanya kondisi - kondisi sebagai berikut :

1. Semakin mantap dan meningkatnya eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam menyuarakan dan mengembangkan partisipasi pengembangan masyarakat di tingkat Desa dan Kelurahan.

2. Semakin meningkatnya eksistensi Lembaga Ekonomi Desa dalam memberdayakan usaha ekonomi produktif serta mampu menjadi kemitraan usaha dalam proses pemasaran produk - produk perdesaan.

3. Semakin meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui fasilitasi pelatihan, pembinaan, pengkajian dan evaluasi kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Misi

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, professional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-publik.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak, cerdas, sehat dan berdaya saing.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor agribisnis dan agro wisata dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

5. Meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

6. Modernisasi desa melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat nomor 8 tahun 2009 bab III paragraph 32, pasal 35, menetapkan tentang Tugas dan fungsi badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah sebagai berikut :

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

a. penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa meliputi kesekretariatan, pemerintahan desa/kelurahan, penguatan kelembagaan dan partisipasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat, sumber daya alam teknologi tepat guna;

c. pengkoordinasian dan pembinaan UPTB.

Sedangkan tugas pokok dan uraian tugas masing-masing unsur organisasi, diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Bandung Barat nomor 32 tahun 2009 tentang uraian Tugas dan jabatan Struktural sebagai berikut :

1). Kepala Badan

Tugas pokok : merumuskan dan menetapkan kebijakan, melaksanakan pembinaan administrasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber dayaalam dan teknologi tepat guna;

Uraian tugas :

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna

b. Perencanaan dan penyusunan kebijakan dan program di bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber dayaalam dan teknologi tepat guna

c. Pengendalian dan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber dayaalam dan teknologi tepat guna

d. Pembinaan administrasi dan teknis di bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayan sosial budaya dan perekonomian desa, pemberdayaan pengelolaan sumber dayaalam dan teknologi tepat guna

2). Sekretaris

Tugas pokok : melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

Uraian Tugas :

a. Melaksanakan kajian penyusunan rencana program kerja sekretaris badan;

b. Melaksanakan kajian pembinaan dan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dan tugas bawahan;

c. Melaksanakan kajian penyusunan rencana kegiatan penelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahanggaan ;

d. Melaksanakan kejian penyusunan recana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kpegawaian;

e. Melaksanakan kejian pembinaan dan pengelolaan adminsrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

f. Melaksanakan kejian pembinan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;

g. Melaksanakan kajian pengelolaan data dalam ranka penyusunan program dan pelaoran dinas;

h. Melaksanakan kajian penyusunan daftar usul kegaiatan pada masing-masing bidang;

i. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahanpertimbangan pengembilan kebijakan;

j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

k. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;

l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam Melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya, sekretaris dibantu oleh :

1. Kepala Sub bagian Program, yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan badan

2. Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokokmembantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan

3. Kepala Sub Bagian Keuangan, dengan tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrai keuangan dan perbendaharaan badan.

3) .Kepala Bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat

Tugas Pokok : melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat

Uraian tugas :

a. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan kerja sama dan pemberdayaan masyarakat;

b. Melaksanakan penyiapan penyusunan program, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha dan partisipasi masyarakat pedesaan;

c. Melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan ekonomi dan partisipasi masyarakat dan kegiatan teknis yang ditangani.;

d. Melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;

e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

f. Melaksanakan penyajian program dan pelaporan tugas-tugas bidang;

g. Melaksanakan koordinasi dengan badan terkait;

h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan;

Dalam menjalankan tugas pokok dan uraian tugasnya, kepala bidang dibantu oleh :

1. Kepala Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat

2. Kepala Subbidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat.

4). Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Budaya dan Perekonomian Desa,

Tugas Pokok : Melaksanakan pengkajian dan perumusan bahan kebijakan, melaksanakan pengendalian dan pembinaan administrasi teknis di bidang Pemberdayaan Budaya Lokal Masyarakat dan Pemberdayaan Perekonomian masyarakat

Uraian Tugas :

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang sosial budaya dan perekonomian desa;

b. Melaksanakan penyusunan program sosial budaya dan perekonomian desa;

c. Melaksanakan penyusunan program pembinaan dan pengembangan sosial budaya dan perekonomian desa;

d. Melaksanakan penyiapan rumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan pembinaan adat dan pengembangan sosial budaya dan perekonomian desa;

e. Melaksanakan pembinaan dan pmberdayaan adat dan pengembangan sosial budaya dan perekonomian desa; dan.

f. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

g. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang penguatan kelembagaan dan partisipasi;

i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam menjalankan tugas pokok dan uraian tugasnya, Kepala Bidang dibantu oleh :

1. Kepala Subbidang Pemberdayaan Budaya Lokal Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pemberdayaan Budaya Lokal Masyarakat

2. Kepala Subbidang Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penelaahan dan analisis data penyusunan rencana dan program kerja serta melakukan tugas operasional teknis dan administratif di bidang Pemberdayaan Perekonomian Masyaraka

5). Kepala Bidang Pemerintahan Desa

Tugas Pokok : membantu kepala badan dalam melaksanakan kegiatan bidang pemerintahan desa.

Uraian Tugas :

a. Mengendalikan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

b. Mengendalikan penyusunan data base/profil desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan.

c. Mengendalikan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan batas desa dan kelurahan.

d. Mengendalikan pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan.

e. Merumuskan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyenggaraan pemerintahan desa.

f. Mengendalikan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.

g. Mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset desa.

h. Mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan lahan perdesaan serta konservasi dan rehabilitasi lahan perdesaan.

i. Mengendalikan pemeiliharaan sarana dan prasarana desa serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan.

j. Mengendalikan pemanfaatan teknologi tepat guna serta pemasyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan uraian tugasnya, kepala bidang dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Bina Perangkat Pemerintahan Desa, yang mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan Bidang Bina Perangkat Pemerintahan Desa.

2. Kepala Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dengan tugas pokok membantu kepala bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa.

6). Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTB), adalah Unsur Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan tugas operasional tertentu di lapangan.

7). Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Website Pemerintah badge







Media Informasi badge





Jejaring Sosial KBB