Pemerintahan

~~ PENGUMUMAN ~~

BAGI SKPD YANG BELUM MELENGKAPI PROFILE DI WEBSITE DIMOHON UNTUK SEGERA MELENGKAPINYA.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI ADMINISTRATOR WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BIDANG KOMINFO). 



Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

 
Kepala Badan : Dr. Dodo Suhendar, MM-BAT


Visi
“Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing melalui pemberdayaan keluarga tahun 2015”
Misi
1. Mengendalikan tingkat kelahiran
2. Meningkatkan kualitas ketahanan keluarga
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender
4. Meningkatkan perlindungan anak dan perempuan

KOMITMEN
VISION’S COMMITMENT
MIND SET COMMITMENT
- JUJUR
- Tanggung Jawab
- Disiplin
Action Commitment

Pemberdayaan Perempuan
Build The Super Team
Not Superman / Superwomen
Emporetment is a source at the strong team

Kemitraan
Limitation of sources and kompetention
Sinergilitas Potensi
Merubah saingan menjadi mitra


Tugas Pokok dan Fungsi
Bagian Kesatu
Pasal 2
(1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
b. pembinaan   dan     pelaksanaan     pengelolaan  pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Badan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Badan
Pasal 3
(1) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. perencanaan dan penyusunan program di bidang  pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(3) Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
b. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang  kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
c. menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
e. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
f. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Badan yang meliputi kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
h. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
i. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, pemberdayaan perempuan, keluarga sejahtera, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, UPTB dan kelompok jabatan fungsional; dan
k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan    program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
(3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Sekretariat;
b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keungan, kepegawaian dan umum;
p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


(4) Sekretariat terdiri atas  :
a. Subbagian Penyusunan Program
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 5   
(1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.
(3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program Badan;
d. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
f. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan progam;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
j. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.
(3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan Badan;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Badan;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi   keuangan;
i. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
j. melaksanakan verifikasi keuangan;
k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keuangan;
q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7
(1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.
(3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Badan;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Badan;
j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
r. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
t. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan
Pasal 8
(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang  Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :
a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak; dan
d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak.
(3) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Pemberdayaan Perempuan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Pemberdayaan Perempuan;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;.
d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang; pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak;
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak; dan
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4) Bidang  Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
a. Subbidang Pengarusutamaan Gender; dan
b. Subbidang  Perlindungan Perempuan dan Anak.
Pasal 9
(1) Subbidang  Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengarusutamaan gender.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang  Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang  pengarusutamaan gender; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang  pengarusutamaan gender.
(3) Subbidang Pengarusutamaan Gender mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Pengarusutamaan Gender;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga non pemerintah;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
h. melaksanakan penyusunan dan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) PUG;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik;
j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG;
l. melaksanakan penyusunan dan analisis data pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender;
m. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender.
n. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender;
o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin;
p. melaksanakan pengumpulan bahan petunjuk teknis dalam rangka fasilitasi, pembinaan dan koordinasi sub bidang pemberdayaan perempuan;
q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi meliputi pedoman, advokasi, pembinaan dan pemberdayaan perempuan;
r. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pemberian bantuan dan petunjuk bimbingan teknis dalam rangka pemberdayaan perempuan;
s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengarusutamaan gender;
t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender;
u. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengarusutamaan gender;
v. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
w. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
x. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengarusutamaan gender;
y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengarusutamaan gender; dan
z. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10
(1) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang perlindungan perempuan dan anak.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang  perlindungan perempuan dan anak; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang  perlindungan perempuan dan anak.
(3) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :   
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan koordinasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan  dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), politik, lingkungan dan sosial budaya;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengintegrasian kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan  terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan  terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan dan anak didaerah konflik dan daerah yang terkena bencana;
i. melaksanakan pengumpulan bahan perumusan pelaksanaan meliputi pedoman, supervisi, advokasi, pembinaan pengembangan kreatifitas perempuan;
j. melaksanakan perumusan  kebijakan dalam rangka  pembinaan penyelenggaraan pengembangan kreatifitas perempuan;
k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk kesejahteraan dan perlindungan anak;
p. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak;
q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak;
r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan  dan anak;
s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi anak;
t. melaksanakan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi);
u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan anak;
v. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
w. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
x. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
y. melaksanakan ketatausahaan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
z. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
aa. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Keluarga Sejahtera
Pasal 11
(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM).
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera  mempunyai fungsi :
a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM); dan
d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM).
(3) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Keluarga Sejahtera di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Keluarga Sejahtera;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM)
d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga, advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM);
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(4) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri atas :
a. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga; dan
b. Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM).

Pasal 12
(1) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
(2) Dalam melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang  Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
(3) Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan koordinasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);
g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra-melahirkan;
h. melaksanakan penyusunan dan anaisis data bahan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen bagi keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
k. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
o. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
r. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
t. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
u. melaksanakan penyusunan dan analsisis data bahan fasilitasi di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
v. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13
(1) Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM).
(2) Dalam melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM); dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat (PIM).
(3) Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) mempunyai rincian tugas sebagai berikut ;
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM);
b. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan koordinasi di bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM);
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM);
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan program Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM).
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan program Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) pada lembaga pemerintahan, swasta dan institusi masyarakat;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) dan Pengembangan materi komunikasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat (PIM) yang terkait dengan bidang pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyerasian kebijakan operasional program advokasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan peran serta pemberdayaan ekonomi dan ketahan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan penyelenggaraan program advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) dan peran serta pemberdayaan ekonomi dan ketahan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan, bimbingan dan pemberian bantuan program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga;
j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat:
l. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat:
p. melaksanakan ketatausahaan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat; dan
r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian  Keenam
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
Pasal 14
(1) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. pengkajian bahan bimbingan  teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(3) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
i. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
(4) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi terdiri atas:
a. Subbidang  Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
b. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 15
(1) Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
(3) Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu bayi dan anak;
e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit;
g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan rumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran “unmet need”, sasaran penaggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
j. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta Keluarga Berencana;
k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana;
m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan infeksi menular seksual (IMS);
o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan penyuluh Keluarga Berencana;
p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi;
q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan distribusi dan pengadaan sarana alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
u. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program Keluarga Berencana;
v. melaksanakan penyusunan dan análisis data bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan data mikro kependudukan dan keluarga;
w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan;
x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
z. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
aa. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
bb. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
cc. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
dd. melaksanakan ketatausahaan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
ee. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16
(1) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kesehatan produksi.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), Subbidang Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang kesehatan reproduksi remaja; dan
b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang kesehatan reproduksi remaja.
(3) Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja;
b. melaksanakan penyusunan dan analisis bahan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi remaja;
c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi remaja;
d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan, penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
e. melaksanakan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan perkiraan sasaran pelayan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
h. melaksanakan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kemitraan, pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA). Baik antara sektor pemerintah dan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM);
j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM);
k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) baik sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM);
l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, penyidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan Human Immuno deficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), Infeksi Menular Seksual (IMS) dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) Baik antara sektor pemerintah dengan sektor lembaga swadaya organisasi masyarakat (LSOM);
o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan pusat informasi dan konsultasi remaja;
p. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang kesehatan reproduksi remaja;
q. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kesehatan reproduksi remaja;
r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
s. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan reproduksi remaja;
t. melaksanakan fasilitasi teknis dan administrasi di bidang kesehatan reproduksi remaja;
u. melaksanakan ketatausahaan di bidang kesehatan reproduksi remaja;
v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kesehatan reproduksi remaja; dan
w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Website BIMbadge

Website Pemerintahbadge







Media Informasibadge





Jejaring Sosial KBB