Pemerintahan

~~ PENGUMUMAN ~~

BAGI SKPD YANG BELUM MELENGKAPI PROFILE DI WEBSITE DIMOHON UNTUK SEGERA MELENGKAPINYA.
UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI ADMINISTRATOR WEBSITE DI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (BIDANG KOMINFO). 



Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

    Tuesday, 19 April 2011 14:33
    Hits: 2062

    E-mail

TUPOKSI DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

1) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

2) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu di Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang membawahkan :

a. Sekretaris

b. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang Perumahan

d. Bidang Prasarana dan Permukiman

e. Bidang Tata Ruang

f. Bidang Penataan dan Pengendalia Bangunan

g. UPTD Pemadam Kebakaran

h. UPTD Pemakaman dan Pertamanan

i. UPTD Kebersihan

Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

b. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

c. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas Bidang secara terpadu;

d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;

g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;

h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;

j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksana tugas Dinas;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau fihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan keskretariatan.

4) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program

1) Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

2) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Penyusanan Program menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

b. Pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;

c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;

d. Penyusunan rumusan RPJP dan RPJM Dinas;

e. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

2) Kepala Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggan serta administrasi kepegawaian.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;

b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumen dan kearsipan; Pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;

c. Pelaksanaan pembuatan dan penggandaan naskah Dinas;

d. Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada Sub unit kerja di lingkungan Dinas;

e. Penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas:

f. Pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rata-rapat dinas;

g. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;

h. Pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;

i. Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;

j. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan dinas;

k. Pelaksanaan pengadaan, penyiapan, pendistrubuian dan inventarisasi perlengkapan dinas;

l. Penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas dinas;

m. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

n. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;

o. Penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;

p. Penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pension, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

q. Penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;

r. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta displin pegawai;

s. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai;

t. Pengkoordinasian penyusuanan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;

u. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

w. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

Sub Bagian Keuangan

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;

b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

c. Pelaksanaan pengelolaan adminsitrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;

d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tanbahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan:

f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;

g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;

h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas;

i. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencan dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas;

j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;

k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;

l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksana tugas;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

n. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

1) Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

2) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan perumahan yang meliputi perencanaan, pembangunan dan pembinaan perumahan, pengembangan fasilitas umum serta pengembangan kawasan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Peruamahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program pelayanan perumahan;

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perumahan;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pelayanan perumahan;

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perumahan;

e. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan perumahan:

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan perumahan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

h. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan perumahan;

4) Bidang Perumahan, membawahkan:

a. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan

b. Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

c. Seksi Pengembangan Kawasan

Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan

1) Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pembangunan dan pembinaan pelayanan perumahan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembangunan dan pembinaan perumahan;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM bidang perumahan;

c. Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pengelolaan perumahan;

d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK);

e. Penyusunan kebijakan, strategi dan program serta NSPK bidang/untuk pembiayaan perumahan;

f. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa:

g. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan;

h. Pelaksanaan/ Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah susun sederhana/rumah sehat sederhana (RSH);

i. Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan;

j. Pelaksanaan Pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah;

k. Penyusunan pedoman dan manual penghunian dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum/ sesuai Standar, Prosedur dan Manual (SPM) nasional;

l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus);

m. Penyusunan peraturan, kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh/standar rumah sehat sederhana;

n. Penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh/perumahan;

o. Pelaksanaan evaluasi program penanganan permukiman kumuh;

p. Penyusunan NSPK pembangunan perumahan swadaya;

q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

s. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembangunan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

1) Seksi Pengembangan Fasilitas Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Umum mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan fasilitas umum.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengembangan Fasilitas Umum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan fasilitas umum;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM pengembangan fasilitas umum;

c. Pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan fasilitas umum dan sosial pada skala kabupaten;

d. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan pembangunan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan prasarana, sarana umum dan utilitas (PSU), fasilitas umum dan fasilitas sosial;

e. Penyusunan pedoman dan manual perencanaan dan pembangunan pertamanan dan pemakaman;

f. Pemberian rekomendasi penyerahan lahan tempat pemakaman umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial:

g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah dan PSU, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

h. Pelaksanaan pembangunan prasarana, saran dan utilitas umum sebagai stimulant di rumah sangat sehat/sederhana (RSH), rumah susun (Rusun) dan ruamh khusus (Rusus);

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Pengembangan Kawasan

1) Seksi Pengembangan Kawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pengembangan Kawasan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pengembangan kawasan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan kawasan;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM pengembangan kawasan;

c. Pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan kawasan pada skala kabupaten;

d. Penyusunan rencana kabupaten dalam Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D- Kabupaten);

e. Penyusunan peraturan daerah kebijakan dan strategi serta NSPK tentang kasiba dan lisiba;

f. Penetapan kebijakan strategi kabupaten dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kasawan besar, kawasan khusus dan keterpaduan atau prasarana kawasan:

g. Pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pembangunan serta kerjasama swasta dan/ atau masyarakat dalam pembangunan kasiba/lisiba;

h. Pelaksanaan pengawasan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kasiba/lisiba;

i. Pengawasan dan pengendalian atas penerapan NSPK;

j. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan berskala besar dan kawasan khusus;

k. Pembinaan teknis dan pelaksanaan pada pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan keterpaduan kesejahteraan kawasan;

l. Pengendalian pelaksanaan keterpaduan/keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang;

m. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala kabupaten skala besar dan skala khusus;

n. Pelaporan pelaksanaan tugas pembangunan kawasan;

o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

p. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

1) Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

2) Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan penataan dan pengendalian bangunan yang meliputi perencanaan, pembangunan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung dan pengendalian bangunan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penataan dan pengembangan bangunan;

b. Penetapan bahan rumusan RPJP dan RPJM bidang penataan dan pengembangan bangunan;

c. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan, penataan dan pengembangan bangunan;

d. Pengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pelayanan, penataan dan pengembangan bangunan;

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang penataan dan pengembangan bangunan;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan penataan dan pengembangan bangunan:

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan penataan dan pengembangan bangunan;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan penataan dan pengembangan bangunan;

4) Bidang Penataan dan Pengembangan Bangunan, membawahkan:

a. Seksi Pembangunan Gedung

b. Seksi Pengendalian Bangunan

c. Seksi Jasa Konstruksi

Seksi Pembangunan Gedung

1) Seksi Pembangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pembangunan Gedung mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan tugas pengelolaan pembangunan bangunan gedung

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembangunan gedung menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM bidang pembangunan gedung;

c. Pelaksanaan pengelolaan data pembangunan gedung pemerintah, rumah Negara dan bangunan publik;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja perencanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

e. Pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

f. Monitoring pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

g. Pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah;

h. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan dan penaksiran gedung pemerintah dan bangunan publik:

i. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset pemerintah;

j. Penyusunan kebijakan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembangunan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Pengendalian Bangunan

1) Seksi Pengendalian Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian bangunan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengendalian Bangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian bangunan;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM pengendalian bangunan;

c. Pelaksanaan identifikasi data dan analisa permasalahan pelanggaran peraturan bangunan;

d. Pelaksanaan identifikasi data dan analisa perberkasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

e. Pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

f. Pelaksanaan koordinasi pengusutan terhadap pelanggaran peraturan bangunan dengan instansi terkait;

g. Pelaksanaan koordinasi pemboangkaran bangunan dengan instansi terkait:

h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Jasa Konstruksi

1) Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas jasa konstruksi.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan:

b. Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi;

c. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

d. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;

e. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;

f. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;

g. Penertiban perijinan usaha jasa konstruksi:

h. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penelenggaraan pekerjaan konstruksi;

i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

k. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

1) Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

2) Kepala Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan penataan dan pengendalian bangunan yang meliputi perencanaan, pembangunan , pembinaan teknis pengembangan teknologi prasarana lingkungan permukiman dan persampahan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Prasarana Lingkungan Permukiman;

b. Penetapan bahan rumusan RPJP dan RPJM bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;

c. Pengkoordinasian perencanaan di bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;

d. Perumusan sarana pelaksanaan tugas di bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;

e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;

f. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pengelolaan Prasarana Lingkungan Permukiman:

g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan di bidang Prasarana Lingkungan Permukiman;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

i. Pelaksanaan koordinasi /kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan penataan dan pengembangan bangunan;

4) Bidang Prasarana Lingkungan Permukiman, membawahkan:

a. Seksi Pembangunan

b. Seksi Pembinaan Teknis

c. Seksi Persampahan

Seksi Pembangunan

1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

2) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan tugas pengelolaan pembangunan prasarana lingkungan permukiman

3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pembangunan bangunan gedung;

b. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM bidang pembangunan gedung;

c. Pelaksanaan pengelolaan data pembangunan gedung pemerintah, rumah Negara dan bangunan publik;

d. Pelaksanaan evaluasi hasil kerja perencanaan sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

e. Pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

f. Monitoring pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;

g. Pelaksanaan rehabilitasi dan renovasi gedung pemerintah;

h. Pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, penghapusan dan penaksiran gedung pemerintah dan bangunan publik:

i. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah Negara yang menjadi aset pemerintah;

j. Penyusunan kebijakan penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan berskala lokal;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

m. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pembangunan perumahan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Pengendalian Bangunan

4) Seksi Pengendalian Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

5) Kepala Seksi Pengendalian Bangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pengendalian bangunan.

6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Pengendalian Bangunan menyelenggarakan fungsi :

k. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan pengendalian bangunan;

l. Penyiapan bahan rumusan RPJP dan RPJM pengendalian bangunan;

m. Pelaksanaan identifikasi data dan analisa permasalahan pelanggaran peraturan bangunan;

n. Pelaksanaan identifikasi data dan analisa perberkasan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

o. Pelayanan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

p. Pelaksanaan koordinasi pengusutan terhadap pelanggaran peraturan bangunan dengan instansi terkait;

q. Pelaksanaan koordinasi pemboangkaran bangunan dengan instansi terkait:

r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

t. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Seksi Jasa Konstruksi

4) Seksi Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

5) Kepala Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas jasa konstruksi.

6) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :

l. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan:

m. Pengembangan sistim informasi jasa konstruksi;

n. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;

o. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi;

p. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;

q. Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;

r. Penertiban perijinan usaha jasa konstruksi:

s. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penelenggaraan pekerjaan konstruksi;

t. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

u. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

v. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan fasilitas umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas:

Website Pemerintah badge







Media Informasi badge





Jejaring Sosial KBB